Kulonprogo (beritajatim.id) – Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa program ini bertujuan menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kuat, selaras dengan visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045.
“Dengan makanan bergizi, anak-anak kita akan lebih sehat dan cerdas. Program ini menjadi landasan untuk membangun generasi yang mampu bersaing di tingkat global,” ujar Zulkifli saat meninjau uji coba program di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulonprogo, DIY, Senin (16/12/2024).
Pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program ini mulai 2025. Setiap anak akan mendapatkan makanan bergizi dengan alokasi Rp 10 ribu per porsi. Namun, Zulkifli mengakui jumlah tersebut belum ideal dibandingkan kebutuhan keseluruhan yang diperkirakan mencapai Rp 400 triliun.
“Dengan anggaran Rp 71 triliun, kita harus mengoptimalkan jangkauan agar sebanyak mungkin anak mendapatkan manfaat. Target kita adalah memastikan mereka memiliki akses makanan sehat,” jelasnya.
Pemangkasan Anggaran Menuai Sorotan
Keputusan pemerintah untuk menurunkan alokasi anggaran dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi mendapat perhatian dari pakar kebijakan publik. Prof Dr H Jusuf Irianto dari Universitas Airlangga menyebut keputusan ini rasional mengingat keterbatasan anggaran, tetapi menekankan pentingnya memastikan kualitas makanan tetap terjaga.
“Meski rasional dari sisi pemerintah, kebijakan ini harus mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Dengan anggaran terbatas, pemerintah harus memastikan makanan yang disediakan tetap bergizi dan layak,” ujar Prof Jusuf.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi kebijakan agar masyarakat memahami tantangan pemerintah. “Janji kampanye adalah pegangan rakyat. Pemerintah harus hati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan kekecewaan jika ada perubahan kebijakan,” tambahnya.
Prof Jusuf menegaskan bahwa program ini harus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Pemimpin seharusnya baru makan setelah rakyatnya makan. Ini bukan sekadar program, melainkan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak positif program ini dalam mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak, yang pada akhirnya akan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Tantangan dan Harapan
Uji coba program yang dilakukan di beberapa wilayah, termasuk Kulonprogo, diharapkan menjadi langkah awal implementasi yang lebih luas di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap program ini dapat berjalan efektif dengan dukungan anggaran yang memadai serta manajemen yang transparan.
Sebagai salah satu janji utama kampanye Presiden Prabowo, realisasi Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan generasi mendatang. (hdl)