Jakarta (beritajatim.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini memimpin Rapat Terbatas terkait Transformasi Digital Pemerintah melalui INA Digital di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/9/2024).
Pertemuan ini membahas peluncuran aplikasi baru bernama INA Gov, yang dirancang untuk mendigitalisasi berbagai sektor, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah platform INA Digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas, mengungkapkan bahwa aplikasi ini akan menyederhanakan berbagai aplikasi yang saat ini tersebar di berbagai instansi pemerintahan, mengintegrasikannya menjadi satu platform yang dapat digunakan oleh ASN. Peluncuran terbatas INA Gov direncanakan pada bulan September ini.
“Setelah melalui banyak rapat, INA Digital kini siap meluncurkan tiga layanan terbatas pada bulan September, yang mencakup sembilan fitur awal,” ujar Anas.
Aplikasi INA Gov akan menyatukan berbagai fitur yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi, seperti profil ASN, sasaran kinerja, dan pembelajaran mandiri, yang sebelumnya dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem pemerintahan.
“Fokus awal kami adalah meluncurkan SmartASN, yang akan menggabungkan sekitar dua ribu aplikasi menjadi satu platform terpadu,” tambahnya.
INA Gov akan diterapkan secara terbatas kepada 40.000 ASN dalam tahap awal untuk mendapatkan umpan balik, yang nantinya akan digunakan untuk penyempurnaan sebelum peluncuran penuh pada tahun 2025.
“Peluncuran terbatas ini penting untuk memastikan jika ada kekurangan, kami dapat segera menanganinya sebelum aplikasi ini diluncurkan ke publik,” jelas Anas.
Selain INA Gov, dua layanan lainnya yang akan segera dirilis adalah INA Pas Identitas Digital dan INA Ku, sebuah portal layanan publik. INA Pas akan menyediakan Single Sign-On (SSO) untuk akses ke Portal Nasional Digital ID, sementara INA Ku akan mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan. (hdl)