Jakarta (beritajatim.id) – Pemerintah menegaskan pentingnya keamanan siber menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dalam Forum Koordinasi dan Konsolidasi (FKK) yang diadakan Selasa (19/11/2024) di Jakarta,
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Eko Dono Indarto, mengingatkan bahwa digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu membawa tantangan baru berupa ancaman siber dan manipulasi informasi.
Menurut Eko, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, serangan siber terhadap infrastruktur pemerintah, termasuk sektor pemilu, meningkat 30 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Ancaman siber terhadap Pilkada Serentak 2024 meliputi serangan Distributed Denial of Service (DDoS), phishing, malware, serta penyebaran hoaks dan disinformasi. Semua ini berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu,” ujar Eko.
Eko menekankan rendahnya literasi siber di masyarakat sebagai salah satu faktor penyebaran hoaks. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan ketidakstabilan selama Pilkada.
“Penyebaran informasi palsu bisa memicu kerentanan psikologis masyarakat, yang akhirnya merusak stabilitas dan kepercayaan pada proses demokrasi,” tambahnya.
Untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk:
- Penguatan Literasi Siber: Edukasi masyarakat untuk mengenali hoaks dan informasi palsu.
- Pertahanan Siber Nasional: Peningkatan teknologi dan sumber daya untuk mencegah serangan siber.
- Koordinasi Antar-Lembaga: Kolaborasi intensif antara kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapan.
“Koordinasi dan strategi yang matang akan memastikan Pilkada berjalan aman, transparan, dan terpercaya, sehingga demokrasi di Indonesia tetap kokoh,” ujar Eko.
Eko berharap forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah kolektif untuk menghadapi ancaman siber. Dengan upaya bersama, pemerintah optimis dapat menjaga keamanan Pilkada Serentak 2024 di dunia nyata maupun digital. (hdl)