Surabaya (beritajatim.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait perpanjangan masa jabatan 8 Pj Bupati dan pengukuhan 13 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Walikota. Acara berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (24/9/2024).
Adhy Karyono menegaskan pentingnya menjaga netralitas selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar hingga November 2024. “Saya meminta kepada seluruh Pj dan Pjs untuk tidak memanfaatkan aset negara, SDM, program, atau anggaran untuk kepentingan pemenangan kontestan Pilkada,” ujar Adhy.
Dalam acara tersebut, delapan Pj Bupati yang masa jabatannya diperpanjang adalah:
- Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto
- Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto
- Pj Bupati Bangkalan Arief Moelia Edie
- Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna
- Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno
- Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni
- Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto
- Pj Bupati Pamekasan Masrukin.
Selain itu, Adhy juga mengukuhkan 13 Pjs Bupati/Walikota untuk mengisi posisi sementara Bupati/Walikota yang cuti kampanye. Mereka antara lain:
- Tiat Surtiati Suwardi sebagai Pjs Bupati Ngawi
- Mhd Aftabuddin Rijal Uzzaman sebagai Pjs Bupati Situbondo
- Imam Hidayat sebagai Pjs Bupati Jember
- Joko Irianto sebagai Pjs Bupati Ponorogo
- R. Heru Wahono Santoso sebagai Pjs Bupati Kediri
- Dyah Ayu Ermawati sebagai Pjs Bupati Trenggalek
- Akh. Jazuli sebagai Pjs Bupati Mojokerto
- Budi Sarwoto sebagai Pjs Bupati Pacitan
- Agung Subagyo sebagai Pjs Bupati Tuban
- Muhammad Isa Anshori sebagai Pjs Bupati Sidoarjo
- Jumadi sebagai Pjs Bupati Blitar
- Restu Novi Widiani sebagai Pjs Walikota Surabaya
- Lilik Pudjiastuti sebagai Pjs Walikota Pasuruan.
Adhy Karyono mengingatkan para Pjs yang bertugas selama masa kampanye Pilkada untuk tetap memantau pekerjaan sebelumnya. “Meskipun masa jabatan hanya maksimal dua bulan, saya harap Pjs dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik hingga Pilkada selesai,” tuturnya.
Adhy juga berharap agar para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, guna menciptakan stabilitas yang bermanfaat bagi semua pihak. (rio/hdl)